Dalam melakukan kegiatan ekonomi perbankan, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan. Yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ini dibuat dengan bertujuan sebagai suatu aturan yang wajib dijalankan agar dapat menjaga stabilitas perekonomian secara makro.

Berikut pembahasan mengenai Kebijakan Fiskal yang menjadi salah satu kebijakan dalam menjalankan ekonomi perbankan.

Daftar Isi show

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Sederhananya, kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang akan menentukan arah pembangunan negara, sumber pendapatan dan pengeluarannya dialokasikan untuk apa saja.

Definisi kebijakan fiskal menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal memiliki dampak yang cukup besar dan secara langsung kepada sektor pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Dalam menerapkan suatu kebijakan, pemerintah pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dalam membuat kebijakan fiskal. Ada beberapa tujuan dalam pembuatan Kebijakan Fiskal, yaitu:

Menjaga dan Mengembangkan perekonomian negara
Dalam penerapannya, kebijakan fiskal diharapkan dapat mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah yang dihadapi di dalamnya.

Meningkatkan kualitas SDM
Kebijakan fiskal dibuat dengan tujuan lain berupa meningkatkan SDM masyarakat khususnya dalam bidang teknologi dan perekonomian. Apabila SDM meningkat, akan mendorong dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat masing-masing.

Mampu menstabilkan perekonomian negara.
Kebijakan fiskal dibuat dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Selain itu juga bertujuan dalam mengupayakan lebih banyak lagi kesempatan kerja. Sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada. Dengan demikian perekonomian negara akan semakin stabil.

Mampu mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sehingga terjadi pemerataan laju pertumbuhan ekonomi.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam penerapannya, instrumen kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak. Bisa dikatakan, jika pajak yang pemerintah menurunkan tarif pajak, maka daya beli konsumen akan semakin meningkat.

Hal ini berkaitan erat dengan penjualan dan proses produksi suatu perusahaan. Begitupun sebaliknya, ketika tarif pajak dinaikkan maka akan semakin menurun daya beli masyarakat dalam membeli produk. Dengan kata lain dapat menurunkan penjualan dan industri perusahaan.

Ketika tarif pajak diturunkan, akan berdampak besar dalam segi perkembangan ekonomi negara. Karena proses produksi meningkat, maka akan semakin menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang ada.

Jenis Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi 3 macam. Yaitu menurut teori yang dianut, menurut jumlah penerimaan & pengeluaran, serta menurut segi penerapannya. Berikut, kami berikan penjelasan mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal.

1. Kebijakan Fiskal menurut teori yang dianut

Kebijakan fiskal fungsional: merupakan suatu kebijakan yang berfungsi dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Kebijakan ini diambil dari pengalokasian pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang secara tidak langsung berkontribusi dalam pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang disengaja: merupakan kebijakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, melihat dari kondisi yang sedang dihadapi dengan memanipulasi anggaran belanja dengan sengaja untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang ada.

Kebijakan fiskal yang tidak disengaja: merupakan kebijakan dalam mengendalikan kesepakatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Contohnya seperti proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

2. Kebijakan Fiskal dari jumlah penerimaan & pengeluaran

Kebijakan fiskal seimbang: merupakan kebijakan yang dibuat guna menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran negara. Segala bentuk pembelanjaan negara akan disesuaikan dengan pendapatan yang negara terima. Sehingga mengurangi hutang negara kedepannya.

Kebijakan fiskal surplus: merupakan kebijakan yang mengharuskan angka pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran negara. Sehingga dengan menggunakan kebijakan ini akan menghindari inflasi.

Kebijakan fiskal defisit: merupakan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan surplus. Meskipun demikian, dapat mengatasi depresi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara.

Kebijakan fiskal dinamis: merupakan kebijakan yang dapat digunakan sebagai penyedia pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemerintah yang ditambah seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman.

3. Kebijakan Fiskal dari segi penerapan

Kebijakan fiskal ekspansif: kebijakan ini diambil pada saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan tarif pajak atau bahkan menghapuskan pajak untuk sektor tertentu.

Kebijakan fiskal kontraktif: kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi inflasi dan rasio gini dalam suatu negara dengan menerapkan cara menurunkan anggaran belanja dan menaikkan pajak.

Contoh Kebijakan Fiskal

Ada banyak contoh kebijakan fiskal yang sudah Pemerintah Indonesia terapkan. Berikut contoh kebijakan yang diterapkan di Indonesia:

Pada tahun 2017 di Indonesia diberlakukan adanya Tax Amnesty yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Alasan yang melatarbelakangi program Tax Amnesty adalah sebagian masyarakat yang belum paham tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPN).

Pengurangan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah Indonesia. Meskipun menimbulkan konflik dalam masyarakat, hal ini bermanfaat bagi laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengurangan subsidi BBM, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan banyak biaya. Sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan lain yang lebih penting.

Relaksasi pajak yang dilakukan selama tahun 2020 hingga tahun 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini akan meningkatkan proses produksi suatu perusahaan industri sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang melemah karena adanya dampak covid 19 yang terjadi di Indonesia.